NusaHeadline.com, Banjarmasin – Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Selatan mencatat inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) di wilayah ini pada Maret 2025 mencapai 1,59 persen secara bulanan (month to month/mtm) dan 1,20 persen secara tahunan (year on year/yoy). Angka tersebut merupakan yang tertinggi dalam tiga tahun terakhir pada bulan yang sama.
Sebagai perbandingan, inflasi Februari 2025 justru mencatat deflasi sebesar 0,39 persen (mtm), dengan inflasi tahunan sebesar 0,25 persen (yoy). Sementara pada Maret 2024, inflasi tercatat 0,62 persen (mtm) dan 2,58 persen (yoy). Rata-rata inflasi Maret dalam tiga tahun terakhir tercatat sebesar 0,77 persen (mtm) dan 4,26 persen (yoy).
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan, Fadjar Majardi, mengungkapkan bahwa inflasi tertinggi selama Maret 2025 terjadi di Kabupaten Kotabaru dengan angka 3,16 persen (mtm), disusul Hulu Sungai Tengah sebesar 2,40 persen, dan Tanah Laut sebesar 2,06 persen. Sementara itu, inflasi terendah tercatat di Kota Banjarmasin yakni sebesar 1,13 persen.
Fadjar menjelaskan bahwa lonjakan inflasi ini utamanya dipicu oleh berakhirnya kebijakan diskon tarif listrik sebesar 50 persen bagi pelanggan rumah tangga prabayar dengan daya 2.200 VA ke bawah. Kebijakan tersebut sebelumnya menjadi penahan laju inflasi namun tidak lagi berlaku pada Maret, sehingga memberikan tekanan signifikan terhadap harga.
Meski demikian, beberapa komoditas tercatat membantu menahan laju inflasi, salah satunya adalah angkutan udara. Penurunan harga tiket pesawat sebesar 13 hingga 14 persen menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri turut menekan laju inflasi, seiring dengan kebijakan potongan harga yang diberlakukan pemerintah.
Fadjar menambahkan bahwa Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Selatan serta para mitra strategis akan terus memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk menjaga stabilitas harga di daerah.
Upaya konkret yang telah dilakukan antara lain melalui pelaksanaan operasi pasar murah atau Gerakan Pangan Murah (GPM) di 99 titik yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan. Selain itu, telah dilaksanakan panen raya padi serentak di delapan kabupaten dengan total luasan mencapai 20 ribu hektare.
Pada periode yang sama, pemerintah daerah juga meluncurkan kajian pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan sebagai strategi untuk memperkuat distribusi pangan dari hulu ke hilir guna mendukung stabilitas pasokan dan harga di pasar.
